Perekrutan THL di Matim Sarat Kepentingan Politik

0
1056
Adven Peding, Anggota DPRD Manggarai Timur (Foto : Floresa)

Borong, Beritaflores.com – Adven Peding, Anggota DPRD kabupaten Manggarai Timur kembali mencium aroma tak sedap dalam proses perekrutan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di kabupaten itu.

Hal itu diungkapkan Peding kepada Beritaflores.com di kediamannya di Borong belum lama ini.

“Perekrutan THL ini sarat kepentingan politik. Bukan saya anti THL, tapi bagi saya APBD ini harus sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia katakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Matim ini mestinya bisa menjawab kebutuhan riil masyarkat.

“Mengalokasikan anggaran kepada THL karena motif – motif politik ini yang tidak sehat. Jujur saja yah, ada orang nanti yang mau calon bupati, pasti dia janji menambah THL. Mau dikemanakan THL yang begitu banyak di Matim ini,” tuturnya.

Adven mengakui bahwa perekrutan sejumlah THL itu merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Perekrutannya juga kata dia berdasarkan kebutuhan setiap OPD tersebut. Namun menurutnya jumlah THL di Matim sudah tidak terkontrol lagi.

“Bahkan ada yang secara diam – diam merekrut THL tanpa mempertimbangkan keuangan daerah,” katanya.

Akibatnya tegas dia, APBD kabupaten Manggarai Timur diforsir untuk membiayai sejumlah THL yang direkrut secara tidak profesional.

“Ini akan menjadi bom waktu. Karena setiap tahun ada penambahan THL dan dengan sendirinya anggaran dari APBD juga harus bertambah,”

Menurut Sekretaris DPC Partai NasDem itu, pemerintah harus mencari solusi terkait persoalan THL di Manggarai Timur.
Bahkan kata Peding, pendapatan seorang THL di Manggarai Timur itu sangat tidak layak.

“Dari sisi pendapatan seorang THL itu hanya dibayar dengan Rp.1.200.000 itu tidak sehat. Mungkin untuk transportasi Borong – Lehong itu tidak cukup,”

Ia berharap, pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja tanpa harus menambah THL sehingga tidak membebani APBD Matim.

“Pemeruntah mestinya menciptakan lapangan kerja. Misalnya Dinas Nakertrans berpikir dan bekerja dengan pihak ketiga menciptakan balai latihan kerja untuk menampung pencari kerja di Manggarai Timur,” tukasnya.

Ia mengaku dirinya tidak pernah mengakomodir sejumlah pencari kerja yang datang meminta belas kasihan untuk mengkomunikasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Agar terakomodir untuk masuk menjadi pekerja THL di kabupaten Manggarai Timur melalui jalur lobi anggota DPRD.

“Saya sendiri tidak pernah menerima permintaan mereka (pencari kerja untuk menjadi THL), kadang mereka bawa ayam untuk meminta belas kasihan tetapi saya tetap konsisten untuk tidak menggunakan cara – cara diluar aturan,” katanya.

Informasi yang dihimpun beritaflores.com anggaran untuk membiayai THL sekitar 70 miliar lebih. Sementara jumlah THL di kabupaten itu sebanyak 5.609 THL.

Penulis : Ronald Tarsan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here