BORONG, BERITA FLORES — Kualitas proyek lapen (lapisan penetrasi) di Kabupaten Manggarai Timur, Flores – NTT sangat buruk. Sejumlah proyek tersebut tak bertahan lama. Bahkan, belum berusia sebulan sudah mulai rusak.
Sejumlah proyek pun menjadi sorotan publik. Kini, sorotan datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Wilfridus Jiman.
Dia menyebut, infrastruktur masih menjadi masalah serius di Kabupaten Manggarai Timur.
Wilfridus Jiman mengatakan, pihaknya tak pernah mempersoalkan siapa pun menjadi rekanan pemerintah untuk mengerjakan proyek. Namun, DPRD Matim kata dia, menginginkan proyek bermutu. Agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai Timur.
“Bahwa esensi pemekaran Matim kemarin ini bukan harus orang dari luar atau warga Matim sendiri yang mengerjakan proyek. Tapi kami menginginkan proyek harus berkualitas baik,” ujarnya kepada Beritaflores.com di Sekretariat DPRD Matim Rabu, 23 Januari 2019.
Baca Juga: Proyek Jalan 3 Miliar di Manggarai Timur Berkualitas Buruk
Jiman menandaskan, bahwa wajah Kabupaten Manggarai Timur selama 10 tahun tak banyak berubah. Sebab, jelas dia, buruknya kualitas infrastruktur menjadi indikator utama penilaian publik.
“Saat rapat tadi saya menegaskan, bahwa pihak ketiga yang mengerjakan proyek APBD kita di Matim ini sepertinya habis dapat untung pulang,” ungkap dia.
“Saya tidak mengatakan orang dari luar atau warga Matim sendiri, tapi sudah 10 tahun wajah kota Borong tetap saja tak berubah,” kritik dia.
Baca Juga: Lagi, Ada Proyek Lapen di Lamba Leda Tak Berkualitas
Menurutnya, ada begitu banyak proyek di Matim menghabiskan anggaran puluhan miliar. Namun tak dapat mengatasi masalah infrastruktur di daerah itu. Tidak ada kepedulian mereka. Bahkan ia menuding pihak ketiga hanya ingin meraup keuntungan besar. Juga mengabaikan kualitas.
“Makanya pada saat sidang tadi, saya menegaskan bahwa, jangan menjajah bangsa sendiri. Karena kesannya menurut kami sepertinya yang penting dapat uang. Setelah itu hilang” kesal Politikus Gerindra itu.
Dia pun menyindir pihak tertentu yang menyudutkan DPRD Manggarai Timur dengan dalil bahwa tidak mengontrol kinerja pemerintah.
“DPRD hanya untuk mengawasi secara politis. Tidak bisa secara teknis. Walaupun tuntutan harus ada tenaga ahlinya untuk membedah sesuai dengan bidang. Kami hanya masuk pada level politis, tidak bisa secara teknis. Ketika kami menelusuri lokasi dan menemukan kerusakan atau tak berkualitas pada proyek tersebut, kami hanya panggil Dinas PUPR, bahwa di situ ada masalah. Terus apakah kami suruh kontraktor bongkar?, Tentu tidak. Kontraktor juga itu pasti bantah,” tandas dia.
Baca Juga: Proyek Berkualitas Buruk, Ini Komentar DPRD Manggarai Timur
Dia berharap kepada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari pihak Kejaksaan Negeri Manggarai, untuk mengambil langka tegas apabila proyek itu tidak berkualitas.
“Nah itu harus dibongkar. Harapan kami kepada TP4D atau pengawasan lainnya kemarin, semuanya itu dibongkar jika ada indikasi. Contohnya proyek aspal di jalan Benteng Jawa-Necak dan Benteng Jawa- Dampek. Itu kan proyek tidak berkualitas,” pungkas dia.
“Dan sampai sekarang, belum ada petunjuk yang mengatakan kalau ada hasil pengerjaan berkualitas buruk itu harus digugurkan atau ditolak” tandas dia. (EFREN POLCE/BEF).
