Guru Komite Dapat Honor Rp700.000 Ribu dari Provinsi NTT

0
6179
Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi Demokrat, Boni Jebarus didampingi Wakil bupati Manggarai Timur, Jaghur Stefanus saat mengglar sosialisasi perda bersama Pimpinan OPD di Aula Kantor Bupati Manggarai Timur. (Foto: Dok. Humaspro).

BORONG, BERITA FLORES — Kabar gembira bagi para guru komite baik tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) maupun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Kabupaten Manggarai Timur, Flores – Provinsi NTT. Dikabarkan, setiap guru komite mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp.700.000 per bulan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I Provinsi tahun 2019.

Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V Fraksi Demokrat, Boni Jebarus menjelaskan hal tersebut saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Pembahasan paket program APBD 2019 Provinsi NTT, di Aula Kantor Bupati Matim Rabu, 13 Maret 2019.

“Perda yang dibahas ini telah disahkan sehingga tidak perlu dijelaskan lagi satu per satu,” kata Boni pada kesempatan itu.

Baca Juga: Rintihan Guru Honorer Menunggu Kebijakan Pasti Pemprov NTT

Bonjers begitu ia akrab disapa mengatakan, Pemerintah bersama DPRD Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran bagi para guru komite baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dia mengungkapkan bahwa, bila diakumulasi honor para guru komite bisa mencapai Upah Minimun Provinsi (UMP) yakni sebesar Rp.1.200.000 per bulan.

“Guru komite digaji dari sekolah sebesar Rp.500.000 sedangkan dari Provinsi sebesar Rp.700.000 dan ini sudah menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi,” ungkap dia.

Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para guru honor komite baik guru SMA maupun SMK di daerah itu.

Politikus Demokrat itu mengaku, Pemerintah Provinsi tidak efektif apabila melakukan pengawasan terhadap para guru komite di sekolah – sekolah. Dia beralasan, topografi yang sulit dapat menghambat kinerja pegawai dari Provinsi untuk melakukan pengawasan karena harus melintasi seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Di mana, waktunya tidak cukup bagi para pegawai Provinsi untuk mengawas kinerja para guru komite.

“Oleh karena itu, saya minta bantuan bapak Wakil Bupati untuk koordinasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu pengawasan kinerja guru-guru komite di SMA dan SMK di Manggarai Timur,” ucap Bonjers.

Dia pun mengajak Bupati – Wakil Bupati Manggarai Timur serta Dinas PK untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap para guru komite. Untuk itu, dapat meningkatkan kualitas para guru demi terwujudnya pendidikan bermutu.

“Daya harapakan kita saling bekerja sama supaya bisa melancarkan semua urusan itu dengan baik dan lancar,” cetus Bonjers.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain; Wakil Bupati Manggarai Timur, Jaghur Stefanus; Anggota DPRD Provinsi NTT Dapil Manggarai Raya, Boni Jebarus; Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Lucius Modo; Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur, Wilfridus Jiman; serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Manggarai Timur.

Penulis: Efren Polce

Editor: Ronald T.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here