Framing Politik Atas Masalah Batas Matim-Ngada

3
1414
Alfred Tuname (Foto : istimewa).

Alfred Tuname*

Bahwa seantero masyarakat NTT sudah tahu, masalah batas wilayah Manggarai Timur (Matim) dan Ngada sudah selesai. Gubernur Viktor B. Laiskodat, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas dan Bupati Ngada Paulus Soliwoa sudah menyelesaikannya secara bermartabat. Ada jalur hukum dan budaya. Semangatnya cuma satu, hidup bergandengan tangan di wilayah batas itu. Selesai!

Yang belum selesai adalah diskusi beberapa orang Manggarai di Jakarta (mungkin sudah ber-KTP Jakarta) yang merasa paling tahu soal batas Matim dan Ngada. Biar gampang, sebut saja mereka adalah “the Manggarai Jakartensis”. Tampaknya, mereka paling comel omong soal batas Matim-Ngada.

Lucunya, dengan ruang pikir di bawah tempurung primordialitas, mereka mencoba menarik anasir-anasir hukum atas persoalan batas yang sesungguhnya sudah selesai. Mungkin itulah yang disebut sebagai “Jakarta Syndrome”: karena sudah hidup di Jakarta, jadi orang di daerah dianggap tidak ada apa-apanya.

Kita bisa baca “Jakarta Syndrome” yang tersirat dalam postingan Yon Lesek yang penuh arogansi di FB tertanggal 22 Juni 2019. Ia menulis, “Apakah orang besar Manggarai Timur yg ikut tanda tangan kesepakatan 14 Mei 2019 di Kupang soal Tapal Batas Manggarai Timur-Ngada itu disebut dia keliru ataukah dia bodok ataukah dia dungu?” Lalu ia itu mendefinisikan kata keliru, bodok dan dungu.

Per defenitionem, makna leksikal yang ditulis Yon Lesek di FB itu benar. Clara et distincta pokoknya. Yang jadi soal adalah pre-text politik pada bagian-bagian komentar tulisan itu. Sepertinya, ia sedang berkhotbah tetapi tendensi politiknya kuat. “… Apa yang ada padanya akan diambil suatu saat dan diberikan kepada orang yang mengembangkan talenta. Artinya, toe manga pake laingn ata hook ge”. Atau sumpah-serapahnya, “…Lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke laut Flores daripada membiarkan orang ini berkuasa”. Begitu dia menulis. Ada kesan biblis, subyektif bin politis.

Memang politis, sebab “asbabun nuzul-nya” juga jelas. Yon Lesek tampak pernah jadi “timses” diaspora untuk Paket Sardon di Pilkada Matim 2018. Kometar-komentarnya di medsos (lalu dingkat jadi berita) cukup kuat mengangkat figur Fransiskus Sarong.

Jadi, “object petit a” (mengutip istilah psikoanalisis Jacques Lacan) dalam tulisan tendensius Yon Lesek terbaca secara psiko-politik, selain karena Jakarta Syndrome. Mungkin kekalahan di Pilkada Matim 2018 membuat Yon Lesek begitu traumatik, lalu terjun bebas ke dalam kolam barisan tim sakit hati.

Yang Yon Lesek (mungkin) “tidak tahu bahwa dia tidak tahu” adalah pasca Pilkada Matim 2018 itu bapak Fransiskus Sarong sudah berdamai dengan bapak Agas Andreas. Memang, mereka adalah sahabat karib, dan mencoba peruntungan politik masing-masing di Manggarai Timur. Tentu saja, politik itu “kompetisi”, bukan permusuhan.     

Mungkin juga yang diidap adalah apa yang disebut dengan istilah “fetishist disavowal” (istilah filsuf Slavoj Zizek). Dalam Bahasa Prancis-nya, “je sais bien mais quand même …”; atau Inggrisnya, “i know very well but …” Itulah yang terbaca pada comel Yon Lesek atau “the Manggarai-Jakartensis” yang masih mempersoalkan lagi penyelesaian batas Matim-Ngada.

Mereka tahu bahwa masyarakat di batas Matim-Ngada sudah menerima hasil penyelesaian batas dan sudah damai, tetapi mereka tidak peduli. Mereka tahu bahwa penguasa dan politisi sebelumnya tidak berdaya menyelesaikan konflik batas Matim-Ngada, tetapi mereka tidak peduli. Mereka tahu bahwa sudah 46 tahun masyarakat di batas Matim-Ngada menderita, tetapi mereka tak peduli.

Akibatnya, “the Manggarai-Jakartensis” benar-benar tak peduli apa yang terjadi pada masyarakat lokal di perbatasan. Tujuan mereka hanya ekspresi pelepasan traumatik politik pasca Pilkada Matim 2018 dan Pileg 2019 serta problem psikologis kota besar. Lantas, semua itu dibalut dalam alam pikir nostalgis dan otak emosional alih-alih atribut nalar hukum. Boleh jadi betul kata neurosains Ryu Hasan, lebih dari 90 persen tindakan manusia didorong oleh otak emosional alih-alih otak logis (Kompas, 19/6/2019).

Atas problem-problem itu, tidaklah heran kalau kita dengar/baca umpatan-umpatan mereka di media atau medsos. Ada kata bodoh, dungu, Yudas, penghianatan, dll. Semua itu ditujukan kepada “orang besar Manggarai Timur” (istilah Yon Lesek). Mungkin seperti itulah demokrasi yang dimengerti oleh mereka yang hidup dekat dengan jantung kekuasaan negara.

Lebih jelas, kita bisa baca pernyataan Plasidus Asis De Ornay, SH (:Asis) di media Indonesiakoran.com (18/6/2019). Dengan penuh arogansi ia mencap Bupati Manggarai Timur seperti Yudas Iskariot. Tentu Asis Ornay paham maksudnya dengan cap “Yudas Iskariot”. Kalau dianalogikan maknanya, seperti seorang pria yang tidak mampu mengurus rumah tangga sendiri, tidak mampu menjamin kehidupan ekonomi rumah tangga, lalu lari, cuci tangan dan cerai (:pengkhianatan atas janji pernikahan).

Tentu saja Bupati Manggarai Timur Agas Andreas tidak seperti apa yang dicap Asis. Pasca Putusan Sela MK dan ditetap sebagai pemenang Pilkada Matim 2018, Bupati Agas Andreas bergerak cepat membereskan urusan konflik batas Matim-Ngada di Kemendagri (Oktober 2018). Ia tidak lari dari persoalan yang telah menggantung selama 46 tahun itu.

Lalu kesepakatan penyelesaiannya ada di tangan Kemendagri. Tentu, semua data, dokumen dan fakta dari pihak Matim dan Ngada sudah dibeberkan. Musyawarah untuk mufakat, bukan? Gubernur Viktor B. Laiskodat, Bupati Agas Andreas dan Bupati Paulus Soliwoa merawat dan mengawal kesepakatan itu. Semua itu demi kebaikan bersama (:good neighbourhood).           

Tentang semua itu Asis mungkin tidak tahu atau mungkin fetishist disavowal. Tetapi sudahlah. Jakarta yang panas kadang-kadang mungkin membuat orang tak tenang dalam bertindak. Atau, kedapnya polusi Jakarta tak memberikan memberikan asupan oksigen yang cukup pada otak sehingga tak mampu berpikir bijak untuk masa depan kehidupan bersama yang lebih baik.

Mari kita belajar dari Sutan Sjahrir.  “… Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia dewasa bagi diri sendiri”, kata Sutan Sjahrir. Ia memang “bung kecil”, tetapi ia penuh kedewasaan dan bijak dalam setiap urusan. Ia lebih mengutamakan res publica tinimbang res privata. Salam demokrasi!

*)Penulis Buku “le politique” (2018)

3 COMMENTS

  1. mantap pak alfred, kami berbangga dengan berakhirnya status tapal batas yang tergantung selama 46 tahun. batas administrasi tentu tidak mengikuti batas ulayat. karna mereka contoh dan tauladan demokrasi beradat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here