Bupati Matim Bantah Tudingan Suap 3,8 Miliar Terkait Pembangunan Bandara

0
1750
Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas saat memberikan keterangan pers kepada wartawan. (Foto: Efren Polce/Beritaflores).

BORONG, BERITA FLORES–Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas membantah keras tudingan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait dugaan suap pembangunan bandara Tanjung Bendera, di Kecamatan Kota Komba pada tahun 2015 silam.

Berdasarkan pemberitaan media Beritaflores.com edisi Selasa, 9 Juli 2019, bahwa Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menuding Bupati Agas Andreas terlibat dalam kasus dugaan suap pembagunan bandara di daerah itu pada tahun 2015. Saat itu, Agas Andreas menjabat sebagai Wakil Bupati Manggarai Timur.

Baca Juga: Bupati Matim Diduga Terlibat Kasus Suap Pembangunan Bandara Senilai 3,8 Miliar

Merespon tudingan tersebut, Mantan Wakil Bupati Manggarai Timur dua periode itu, membantah bila dirinya melakukan penyuapan terhadap Staf Kementerian Perhubungan RI, seperti yang dituding oleh Koordinator TPDI, Petrus Salestinus.

“Logikanya begini kah, masa saya suap, sementara izin itu tidak keluar. Itu tidak masuk akal,” ujar Agas Andreas kepada Beritaflores.com saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa, 9 Juli 2019 siang.

“Masa saya suap,” kata dia lagi.

Agas menuturkan bahwa, tidak mungkin pihaknya melakukan penyuapan sementara saat itu, pihak Kementrian Perhubungan RI tidak memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hingga sekarang. 

“Tidak mungkin saya suap 3,8 miliar. Itu tidak benar. Sementara kami tidak diberikan izin sampai sekarang,” ungkap Ketua DPD Partai PAN itu.

Meskipun begitu, pihaknya mengaku ada pertemuan dengan pihak Kementerian Perhubungan RI di Jakarta pada tahun 2015 silam.

Menurut Agas, saat pertemuan berlangsung, pihaknya hanya menyerahakan dokumen studi kelayakan kepada staf Kementerian Perhubungan RI.

“Memang itu benar. Kami ada pertemuan di Jakarta pada tahun 2015. Kalau itu saya akui. Tapi waktu itu kita hanya kasih dokumen. Mungkin karena tidak layak, makanya izin tidak keluar dan saat itu kami tidak suap,” tegasnya menjelaskan.

Ia berkomitmen, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bakal berjuang kembali untuk melanjutkan proses pembangunan Badara Tanjung Bendera itu. 

“Malah saya akan berjuang kembali itu. Kalau begini, malas juga berjuang,” ucap dia. (EFREN POLCE/FDS/BEF).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here